UMKM Berpenghasilan di Atas Rp 50 M Dapat Fasilitas Pembiayaan Ekspor

 UMKM Berpenghasilan di Atas Rp 50 M Dapat Fasilitas Pembiayaan Ekspor
Ilustrasi, fixabay

Diposkan: 10 Jul 2019 Dibaca: 34 kali


UKMKOTAMEDAN.COM, JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kebijakan Dasar (KD) Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) pada 18 Juni 2019. Aturan ini dalam rangka memberikan fasilitas berupa pembiayaan ekspor oleh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Selama ini UMKM dikategorikan sebagai kegiatan usaha yang penghasilannya dalam setahun maksimal Rp 50 miliar. Mereka ini bisa mendapatkan fasilitas dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, dan asuransi.

Melalui PP baru ini, pelaku ekspor dengan penjualan tahunan di atas Rp 50 miliar hingga batas Rp 500 miliar juga masuk ke dalam kategori UMKM sehingga bisa mendapatkan fasilitas yang sama. Demikian pula koperasi dan pelaku usaha lainnya yang memiliki penjualan tahunan di atas Rp 500 miliar juga memperoleh fasilitas yang dimaksud.

"Dengan demikian semua pelaku usaha berorientasi ekspor dapat dilayani oleh LPEI melalui PEN," kata Corporate Secretary Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Emalia Tisnamisastra dikutip dari detikFinance, Rabu (10/7/2019).

Tentunya, sebagaimana ditulis di Pasal 6 ayat (1) PP ini, maka PEN diharapkan mampu mendorong pengembangan usaha pelaku ekspor yang ada dan menghasilkan pelaku ekspor yang baru. Pasalnya pelaku usaha yang berpenghasilan di atas Rp 50 miliar dapat fasilitas yang sama dengan UMKM.

"Apabila digolongkan sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ekspor, UMBE dan koperasi ekspor, menurut pasal 8 PP KD PEN, eligible mendapatkan PEN yang disalurkan melalui pembiayaan langsung, inti plasma, pembiayaan melalui lembaga pembiayaan, supply chain, dan lain-lain," jelasnya.

PP ini juga menjelaskan bahwa fasilitas PEN dapat diberikan kepada pelaku ekspor yang berdomisili di luar Indonesia, dan dapat juga diberikan kepada badan usaha yang baru dibangun atau dalam masa rintisan (startup).

PP ini juga menegaskan, LPEI dapat memberikan PEN kepada pelaku ekspor dengan komposisi tertentu untuk mendukung pengurangan kesenjangan ekonomi antarwilayah. (*/detikFinance)


Tags

0 Komentar

* Nama
* Email
  Website
* Komentar Note: HTML tidak diterjemahkan!
Masukkan kata ke dalam box:
Portal UKM Kota Medan © 2019. Alcompany Indonesia.
All Rights Reserved