UKMKOTAMEDAN.COM, JAKARTA- Pasar modal syariah didorong semakin diperkenalkan kepada masyarakat. Sebab pasar modal ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah, karena produk investasinya dikelola secara syariah dengan model bisnis syariah.

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 12 Juli 2019, jumlah saham syariah sebanyak 419 saham dengan kapitalisasi sebesar Rp3720,47 triliun. Kemudian, reksadana syariah berjumlah 259 produk dan Nilai Aktiva Bersih (NAB) sebesar Rp41,89 triliun.

Dalam gelaran pertama yang diadakan pada Selasa (10/9) di Gedung Sate Bandung, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bekerja sama dengan OJK, Bursa Efek Indonesia (BEI), Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan beberapa perusahaan sekuritas mengadakan “Sosialisasi Pasar Modal Syariah Goes to Office” bertema “Peningkatan Keuangan Inklusif melalui Edukasi Pasar Modal kepada  Aparatur Sipil Negara (ASN)”. Mengapa ASN?

Dilansir dari laman ekon.go.id, Rabu (11/9/2019), Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Gede Edy Prasetya dalam kesempatan tersebut menjelaskan, potensi ASN untuk menjadi investor pada produk pasar modal Indonesia cukup besar, dikarenakan jumlah ASN per 31 Desember 2018 mencapai sekitar 4 juta pegawai (BPS, 2019), dan sebagian besar dari mereka termasuk dalam usia produktif yang sangat dianjurkan untuk dapat menginvestasikan uangnya di luar tabungan atau deposito supaya mendapatkan return yang lebih maksimal lagi.

Sinergi program sosialisasi sejalan dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Pemerintah telah menargetkan indeks keuangan inklusif sebesar 75% di 2019. Berdasarkan data dari OJK (2016), indeks keuangan inklusi di Indonesia telah mencapai 67,8% dengan indeks tertinggi di sektor perbankan sebesar 53,6% dan terendah di sektor pasar modal sebesar 1,3%.

“Fokus kegiatan keuangan inklusif pada tahun ini yaitu meningkatkan literasi keuangan dan perlindungan konsumen, memperluas pembukaan rekening, mempercepat sertifikasi hak properti masyarakat yang dapat dijadikan agunan, meningkatkan layanan keuangan digital dan transaksi nontunai, serta mengoptimalkan layanan agen bank,” tutur Gede.

Peningkatan inklusi keuangan secara khusus melalui ketersediaan akses terhadap berbagai layanan dan produk keuangan akan mendorong pelaku usaha untuk melakukan inovasi, efisiensi maupun investasi. Aktivitas dari pelaku usaha ini akan terkonversi menjadi sebuah output dalam perekonomian, dan dalam jangka panjang akan meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi serta mengurangi ketergantungan kepada modal jangka pendek (short term capital inflows).

“Kami harap semua pemangku kepentingan terus melaksanakan kebijakan dan sinergi dalam meningkatkan indeks keuangan inklusif guna mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutup Gede. (*)

Sumber gambar : ekon.go.id