UKMKOTAMEDAN.COM, BALI – Provinsi Bali menjadi salah satu daerah terbaik di Indonesia dalam pengelolaan dana desa. Sehingga patut menjadi percontohan.

“Saatnya Bali mengajarkan kepada Indonesia tentang pengelolaan dana desa,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Anwar Sanusi pada Sosialisasi Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Bali, Kamis (28/3/2019).

Untuk pengawasan, Kemendes PDTT sebutnya, bekerjasama dengan stakeholder termasuk Kejaksaan Agung. Sedangkan dalam mengoptimalkan kerjasama tersebut, Kemendes PDTT dan Kejaksaan Agung pun aktif melakukan sosialisasi tentang pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan dana desa di berbagai daerah termasuk Bali.

“Pertama di Yogyakarta yang melibatkan Kejati DIY Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Kemudian putaran kedua dilaksanakan di Sumatera Utara Medan melibatkan 3 Kejati, Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Ketiga yang dilaksanakan sekarang ini melibatkan lebih besar lagi, yakni 5 Kejati, Bali, NTT, NTB, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo. April nanti akan dilaksanakan di Sulawesi Selatan,” ungkapnya.

Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra mengatakan, Bali telah membentuk sekretariat bersama khusus menangani dana desa. Sekretariat tersebut mewakili berbagai stakeholder mulai dari sisi sosialisasi, pembinaan, pengawasa, hingga advokasi hukum.

“Komposisi inilah yang setiap saat melakukan pemantauan terhadap penggunaan dana desa di bali,” ungkapnya.

Ia mengatakan, dana desa di Provinsi Bali telah digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurutnyta, hampir semua BUMDes di Provinsi Bali mampu berjalan dengan semarak dan cepat.

“Untuk BUMDes semarak dan progress sangat baik. Hampir semua BUMDes maju cepat mendorong ekonomi desa,” ungkapnya. (*/Kemendes)
 

Terbaik Pengelolaan Dana Desa, Bali Patut Jadi Percontohan

UKMKOTAMEDAN.COM, BALI – Provinsi Bali menjadi salah satu daerah terbaik di Indonesia dalam pengelolaan dana desa. Sehingga patut menjadi percontohan.

“Saatnya Bali mengajarkan kepada Indonesia tentang pengelolaan dana desa,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Anwar Sanusi pada Sosialisasi Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Bali, Kamis (28/3/2019).

 Untuk pengawasan, Kemendes PDTT sebutnya, bekerjasama dengan stakeholder termasuk Kejaksaan Agung. Sedangkan dalam mengoptimalkan kerjasama tersebut, Kemendes PDTT dan Kejaksaan Agung pun aktif melakukan sosialisasi tentang pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan dana desa di berbagai daerah termasuk Bali.

“Pertama di Yogyakarta yang melibatkan Kejati DIY Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Kemudian putaran kedua dilaksanakan di Sumatera Utara Medan melibatkan 3 Kejati, Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Ketiga yang dilaksanakan sekarang ini melibatkan lebih besar lagi, yakni 5 Kejati, Bali, NTT, NTB, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo. April nanti akan dilaksanakan di Sulawesi Selatan,” ungkapnya.

Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra mengatakan, Bali telah membentuk sekretariat bersama khusus menangani dana desa. Sekretariat tersebut mewakili berbagai stakeholder mulai dari sisi sosialisasi, pembinaan, pengawasa, hingga advokasi hukum.

“Komposisi inilah yang setiap saat melakukan pemantauan terhadap penggunaan dana desa di bali,” ungkapnya.
 

Ia mengatakan, dana desa di Provinsi Bali telah digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurutnyta, hampir semua BUMDes di Provinsi Bali mampu berjalan dengan semarak dan cepat.

“Untuk BUMDes semarak dan progress sangat baik. Hampir semua BUMDes maju cepat mendorong ekonomi desa,” ungkapnya. (*/Kemendes)