UKMKOTAMEDAN.COM-MEDAN

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Surya Adinata meminta agar pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk memanfaatkan keberadaan posko pelayanan UMKM di Polrestabes Medan.

“Dengan adanya keresahan teman-teman pelaku UMKM, kemudian Polrestabes Medan membuka pos pelayanan informasi. Jadi ini harus dimanfaatkan pelaku usaha yang ingin mengetahui perizinan apa saja terhadap UMKM,” ujar Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Surya Adinata yang mengadvokasi para pelaku UMKM menyikapi hadirkan posko pelayanan perizinan bagi UMKM ini, Senin(23/4/2018).

Selama ini sebutnya, pelaku UMKM kurang mendapatkan sosialiaslisasi tentang perzinanan yang dibutuhkan usahanya. Bahkan ada juga yang kurang tahu, perizinan apa saja yang dibutuhkan, termasuk apakah juga izin yang dimiliki sudah memenuhi atau belum.

Surya mencontohkan kasus yang menimpa Elly pengusaha Nata De Coco, di kawasan Medan Labuhan, menjadi korban pemerasan oknum polisi hingga puluhan juta.  Usaha industri rumah tangga tersebut sebenarnya, sudah memiliki kelengkapan izin, mulai dari Produk Industri Rumah Tangga (PIRT), Izin Usaha Industri (IUI), Izin gangguan (Ho), Tanda daftar perusahaan (TDP).

Namun karena ketidaktahuannya akan regulasi, ketika oknum polisi melakukan sweeping ke tempat usahanya, yang mempertanyaakn PIRT miliknya dinilai illegal sebagai syarat izin edar. Saat itu, oknum polisi beralasan PIRT bukanlah izin edar, melainkan harus MD yang dikeluarkan Balai POM .

Dengan kehadiran posko tersebut sebut Surya,  pelaku UMKM harus mempergunakannya semaksimal mungkin. Sementara pihak  LBH Medan maupun Forda UKM Sumut yang mengadvokasi dan memfasilitasi pelaku UMKM ini siap untuk mendampingi UMKM ke Polresta Medan. 

Ketua Forda UKM Sumut, Lie Ho Pheng mengharapkan agar pelaku UKM yang belum memiliki izin untuk beramai-ramai mengurus izin biar lengkap. “jadi kalau ada kesulitan untuk mengurus izin, kita bisa dampingi,”ujarnya. (UKM01)