UKMKOTAMEDAN.COM, MEDAN- Penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kota Medan yang diperuntukkan bagi keluarga miskin untuk membantu menyekolahkan anaknya, ditemukan salah sasaran. Hal ini berdasarkan hasil survey Sentra Advokasi untuk Hak Pendidikan Rakyat (Sahdar) bersama Indonesia Corruption Wacth (ICW). Dari survey yang dilakukan selama lima bulan, sejak November 2017 hingga Maret 2018 ditemukan penerima sekira 5%, pemerima bantuan ini berpenghasilan dikisaran Rp 2,5 juta hingga Rp 5 juta perbulannya.

Prasetio Hadi dari Divisi Pelayanan Publik Sahdar, Jumat (1/6/2018) menyebutkan, pihaknya melakukan survey di 21 kecamatan di Kota Medan. Hal ini bertujuan untuk melakukan pemetaan seperti apa penerapan penyaluran KIP  ini, sekaligus mendorong optimalisasi penyalurannya dan ketetapan sasaran program tersebut.

Survey ini jelasnya dilakukan dengan menggunakan metode sampling sederhana terhadap 330 masyarakat miskin dan 448 penerima KIP yang tersebar di 33 Kelurahan di Kota Medan. “Jadi kita mendatangi rumah warga penerima dengan melakukan wawancara secara rendom,”ujarnya.

Disini, pihaknya menentukan sejumlah indikator untuk menilai kelayakan seorang dalam mendapatkan bantuan pendidikan tersebut. Seperti besaran pendapatan perbulan, status tempat tinggal, luas rumah tinggal, penerangan rumah, penggunaan daya listrik rumah, frekuensi konsumsi daging, rasio konsumsi dengan pendapatan, sumber mata pencaharian keluarga.

Indikator lainnya, tingkat kemampuan membeli pakaian setiap tahunnya berapa kali, kemampuan menyekolahkan anak, kepemilikan kenderanaan. Sedangkan untuk anak sendiri, jarak tempuh sekolah dengan rumah, sarana transportasi. “Hasilnya, dari survey yang kita dilakukan ditemukan 5% yang salah sasaran,”ujarnya. Salah satunya, keluarga penerima bantuan berpenghasilan Rp 2,5 juta hingga Rp 5 juta setiap bulannya. Umumnya mereka ini berkerja sebagai pegawai negeri.

Koordinator Sahdar, Ibrahim menyebutkan pihaknya  menilai penting dilakukan evaluasi ulang terhadap penerima bantuan KIP ini. Sebab sejak program berjalan tahun 2014 lalu, kemungkinan ada  peningkatan pendapatan keluarga. Kedepannya penting untuk dilakukan pendataan ulang terhadap masyarakat penerima bantuan sekolah KIP ini. Karena pada saat melakukan survey, surveyor banyak menemukan masalah dan tidak tepatnya penyaluran dana.

Selain itu timpal Prasetio Hadi, masyarakat mengaku belum merasa terbantu dengan kehadiran KIP ini. Karena anggarannya disalurkan biasanya diakhir semester. Sehingga diawal semester, harus mencari pinjaman awal menunggu anggarannya cair. “Hasil survey kita ada sekira 52% responden yang mengaku belum terbantu melalui program ini,”ujarnya dan ada juga ditemukan penerima KIP ini, namun tidak menerima dananya hingga saat ini. (UKM01)