UKMKOTAMEDAN.COM,  MADIUN - Pemerintah mendorong ekspor produk hortikultura, dengan memberikan berbagai insentif. Terutama untuk komoditi pisang, nanas yang sudah diekspor ke 65 negara di seluruh dunia.

“Untuk mendorong ekspor, pemerintah memberikan berbagai insentif fiskal pada industri berorientasi ekspor. Selain itu, kami mendorong pengembangan produk-produkyang mempunyai daya saing dan potensi ekspor tinggi. Bukan hanya produk-produk hasil industri, namun juga produk dari sektor pertanian, terutama produk hortikultura yang bernilai tinggi,” ujar Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono, Senin (12/8/2019).

Hal tersebut diungkapkannya dalam sambutannya pada acara Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pengembangan Hortikultura untuk Peningkatan Ekspor dan Ekonomi Daerah”. 

Hortikultura sebutnya, memiliki nilai ekonomi tinggi dan potensi pasar yang masih terbuka lebar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. “Buah-buahan merupakan komoditas yang memberikan kontribusi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Hortikultura tertinggi dengan rata-rata sebesar 54,7% dari PDB Hortikultura,” ujarnya.

Meski demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan hortikultura, seperti sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan petani masih lemah, keterbatasan modal, pendampingan dan inovasi teknologi masih lemah, daya saing yang rendah, serta kurangnya akses pasar.

“Solusinya perlu ada kerja sama kemitraan yang dapat membantu petani dalam merancang pola produksi hingga pemasaran di dalam negeri maupun ekspor, supaya petani kita menjadi lebih mandiri, tangguh dan bisa bersaing di pasar global,” tuturnya.

FGD ini dihadiri 13 Bupati/Wali Kota dari daerah-daerah yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu: (1) Daerah yang sudah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT GGP, yaitu Kabupaten Jembrana; (2) Daerah yang sudah dilakukan desk-study oleh PT GGP, yaitu Kabupaten Bondowoso, Lingga, Ponorogo, Humbang Hasundutan, dan Bener Meriah; serta (3) Daerah yang persiapan mengikuti program, yakni Kota dan Kabupaten Madiun, lalu Kabupaten Pacitan, Blitar, Nganjuk, Magetan, dan Mandailing Natal.

Para Pejabat Eselon 1 dari pusat yang hadir sebagai Narasumber dalam FGD ini adalah Direktur Jenderal Bea dan  Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi, Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Prihasto Setyanto, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud, danDeputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Bambang Adi Winarso. (*/ekon.go.id/UKM01)