UKMKOTAMEDAN.COM,  JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian akan memisahkan antara usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan kategori traders dan makers. Kategorisasi ini dibutuhkan untuk membuat peraturan yang lebih tepat dalam mengembangkan potensi UMKM. Khususnya dalam memanfaatkan platform online seperti e-commerce.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin menjelaskan, kondisi Indonesia saat ini adalah melihat UMKM secara ‘gelondongan’. Artinya, mendata mereka sebagai satu entitas yang sama.

"Tapi, kita tidak pernah bedah apakah mereka sekadar traders atau makers," ujarnya dalam acara Kadin Entrepreneurship Forum di Jakarta, Rabu (27/2/2019).

UMKM traders yang dimaksud Rudy adalah re-seller. Mereka menjual barang jadi dari produsen dalam negeri ataupun luar negeri. Kategori ini sering ditemukan di marketplace seperti Bukalapak dan Tokopedia. Umumnya, barang yang dijual adalah kerajinan tangan (craft).

Sedangkan, UMKM makers sama seperti industri manufaktur. Mereka mengolah sendiri dari bahan baku menjadi bahan jadi untuk kemudian dijual ke konsumen ataupun produsen lain.

"Untuk makanan, kebanyakan dari makersini," ujar Rudy.

Keduanya memiliki karakter berbeda. Kalau traders, apabila usaha mereka tidak laku dalam hitungan bulan, mereka dapat berpindah ke produk lain dalam jangka waktu pendek. Tidak seperti UMKM makers yang harus melakukan kajian dan proses produksi dari awal lagi, sehingga untuk berjualan kembali, tidak dapat seinstan UMKM traders.

Saat ini, menurut Rudy, proporsi UMKM makers di platform e-commerce masih terlampau sedikit dengan persentase tidak sampai 30 persen. Apabila dibiarkan, dikhawatirkan pengusaha Indonesia hanya bertindak sebagai ‘pengadah’.

Nilai tambah yang mereka dapatkan pun cenderung sedikit, terutama ketika produk tersebut berasal dari luar negeri atau impor.

Oleh karena itu, Rudy menjelaskan, pemerintah akan mendorong UMKM makers untuk lebih banyak masuk ke platform e-commerce. Salah satunya dengan membuat kebijakan yang tepat untuk membina mereka.

"Saat ini, kita masih kalah jauh dengan Thailand yang kebanyakan produksi sendiri," ujarnya.

Kini, pemerintah masih terus membedah data mengenai UMKM traders dan makers ini. Dengan pembedaan, Rudy berharap, pemerintah dapat membuat regulasi yang lebih terarah. Khususnya dalam menggenjot UMKM makers untuk memiliki daya saing tinggi di tingkat global.(*)

Sumber : Republika.co.id