UKMKOTAMEDAN.COM, MEDAN - Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) harus mempertimbangkan banyak aspek. Tidak hanya teknis, namun juga aspek lainnya seperti sosial dan ekonomi masyarakat.

"Begini, hati-hati. Jangan lupa, acceptability itu penting. Suara rakyat suara Tuhan," ujar Purnomo Yusgiantoro, mantan Menteri ESDM dalam seminar energi dengan tajuk Pengelolaan Sumber Daya Energi yang Berkelanjutan untuk Ketahanan Nasional yang digelar Universitas Katolik Santo Thomas, Jalan Setia Budi, 497 Medan, Selasa (25/9/2018).

Purnomo mengisahkan, studi kasus rencana pembangunan PLTN di Gunung Muria yang mendapat penolakan kuat dari publik. Sehingga membuat rencana tersebut tidak dapat dieksekusi.  Pasca gempa Fukushima sebaiknya kehati-hatian dan studi komprehensif menjadi pijakan utama pemerintah untuk memutuskan langkah selanjutnya.

"Dulu Dirjen kita dikejar-kejar sama masyarakat Muria dan ternyata di Gunung Muria sering terjadi gempa. Akhirnya, diputuskan dibatalkan,"jelasnya lebih lanjut.

“Energi nuklir di dunia saat ini juga presentasenya menurun,” tambahnya.

Purnomo pun mengingatkan agar dalam pembangunan PLTN ini tidak dilakukan tergesa-gesa. Posisi nuklir dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) sebagai opsi terakhir juga penting dipegang. Peran serta masyarakat menjadi kunci bagi penerimaan kebijakan energi ke depan.

"Belajar dari pengalaman, bikin tim untuk FGD (focus group discussion).  Dari sisi kebijakan melihat posisi nuklir dalam KEN yang ujung-ujungnya sosialisasi kembali dengan masyarakat," tutupnya.

Dihadapan lebih dari 400 mahasiswa yang hadir dalam acara seminar ini, Sekjen Dewan Energi Nasional, Saleh Abdurrahman, menargetkan tahun 2025 Indonesia akan menggunakan energi terbarukan (angin, air, dan tata surya) sebesar 25%.

“Tahun 2025, sebentar lagi, kita menargetkan Indonesia sudah menggunakan energi terbarukan sebesar 25 persen, dari yang sekarang hanya 6 sampai 7 persen,”ujarnya.

Saleh menuturkan Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang banyak. Potensi matahari dan angin belum dimanfaatkan maksimal. Secara pribadi, Saleh sangat mendukung penggunaan energi terbarukan dan mendorong daerah-daerah untuk mengembangkan energi terbarukan, selain minim resiko juga lebih murah daripada nuklir.

"Tren harga energi terbarukan semakin menurun, tren nuklir semakin tahun semakin naik" ujarnya. Selain karena bukan prioritas, faktor ekonomi juga menjadi bahan pertimbangan untuk melaksanakan proyek PLTN ini.

"Biaya pembangkitan nuklir per kwh itu termasuk mahal. Apalagi ditambahi biaya-biaya resiko kecelakaan, tambah membengkak dia" ujar Saleh.

Semenatara pakar energi terbarukan, Febby Tumiwa, menambahkan Indonesia berada di daerah pusat gempa atau ring of fire. “Pada tahun 80-an ada wacana pembangunan PLTN di Muria, tetapi setelah tsunami dan gempa di Yogya pada 2006 dan di lakukan studi ulang, ternyata ditemukan sesar atau patahan di Muria. Artinya, bila pembangunan dilakukan maka akan merugikan dan memberikan dampak yang buruk pada lingkungan,” ujar Febby.

Selain itu, biaya pembangunan dan harga jual per kwh yang mahal juga menjadi pertimbangan untuk menolak pembangunan PLTN ini.

Febby mengusulkan dan mendukung penggunaan energi terbarukan seperti tenaga angin dan surya yang sangat berlimpah di Indonesia untuk mencapai target 35.000 MW yang dicanangkan oleh pemerintah. (UKM01)