UKMKOTAMEDAN.COM, JAKARTA – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bakal menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mewujudkan target penyelerasan data pertanian dalam 100 hari pertamanya mengemban tugas.

Dengan penyelarasan ini, ia mengharapkan nantinya bakal ada satu data tunggal nasional yang menjadi rujukan. “100 hari pertama kami harap [kerja sama] dengan BPS akan mewujudkan single data yang berlaku nasional. Jangan ada yang pusing dengan data itu,” kata Syahrul dilansir dari Bisnis.com, Jumat (25/10/2019).

Nantinya, Kementerian Pertanian bakal menghitung luas lahan pertanian secara bersama. Berdasarkan pengalamannya, BPS dan Kementan kerap mengukur luas ubinan sawah secara terpisah dengan metode masing-masing. Ia pun menyatakan petugas teknis sampai level kecamatan bisa terlibat dan memastikan data yang tersedia akurat.

“BPS biasanya ambil ubinan di tempat sendiri, Kementan ambil ubinan di tempat sendiri, ubinan itu contoh dari ukuran masing masing [lembaga]. Saya harap memang satu ubinan dihitung empat orang dari empat departemen [lembaga]. Dengan begitu hasilnya kita pastikan jadi satu,” ujarnya.

Meski mengusulkan penyelerasan data melalui kolaborasi sejumlah lembaga, Syahrul mengemukakan citra satelit tetap akan dipakai. Ihwal data luasan yang disinyalir tak tepat, Syahrul menyebutkan hal ini bisa dibenahi. Dengan demikian, ke depannya ia mengharapkan cara ini dapat pula menjadi dasar perhitungan produksi komoditas pertanian lainnya.

“Datanya harus satu. Yang mengeluarkan BPS tapi harus diklarifikasi semua kementerian. Jangan ada data pertanian yang lain lagi. Data pertanian ada di BPS,” imbuh Syahrul.

Penyajian data sektor pertanian yang akurat masih menjadi pekerjaan rumah yang urung rampung selama 5 tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kementerian Pertanian memang secara rutin mempublikasikan data produksi dan luas area setiap tahunnya, namun kehadiran data tersebut kerap menjadi sumber perdebatan karena tak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Penyelarasan dan perbaikan data mulai digencarkan kala BPS mulai kembali merilis data luas dan produksi padi melalui metode Kerangka Sampel Area (KSA) pada 2018 lalu. Kendati demikian, sajian data produksi ini pun masih menghadirkan catatan dari sejumlah pihak. Teranyar, Menteri Pertanian periode 2014-2019, Andi Amran Sulaiman mengatakan data pangan dirilis oleh BPS bermasalah karena mengacu pada luas lahan baku yang hanya seluas 7,1 juta hektare.

Penghitungan ini ia sebut berpotensi memicu turunnya produksi karena terdapat 600.000 ha lahan yang tak terdata dan tidak menjadi target penyaluran subsidi pupuk.

“Kalau ini [kesalahan hitung] terjadi ketika anggaran sudah diketuk, nanti 2021 dampaknya pada produksi. Mengapa? Alokasi pupuk yang tidak tersalurkan potensinya kurang lebih pada 600.000 hektare. Kalau itu yang terjadi, sekitar 2 juta orang tidak kebagian pupuk subsidi,” kata Amran.(*/bisnis.com)