UKMKOTAMEDAN.COM, JAKARTA- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mendorong perguruan tinggi membuka program studi yang dibutuhkan industri.

“Kami sangat berharap bahwa PTS dapat membuka prodi yang betul-betul dibutuhkan oleh industri saat ini, sehingga lulusannya nanti diharapkan dapat menggerakkan perekonomian bangsa,”ujar Nasir saat menghadiri Sarasehan Asosiasi Badan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI) di Kampus Binus Anggrek, Rabu (23/1/2019).

Dalam sambutannya, Menristekdikti menjelaskan mengenai Reformasi Kebijakan Pembukaan Program Studi (prodi) dan Pendirian/Perubahan Perguruan Tinggi di tahun 2019. Dimana proses perizinan tidak seperti masa lalu yang sangat panjang dan memakan waktu lama.

Hal ini sambungnya, sesuai dengan arahan Presiden bahwa semua proses perizinan dipercepat, tetapi monitoring dan evaluasi harus diperketat.

Menristekdikti menambahkan kebijakan baru ini dibuat dengan mengedepankan asas kepercayaan.Namun tetap menjaga kualitas prodi tersebut.

Proses reformasi kebijakan ini sambungnya, adalah langkah strategis Kemenristekdikti kepada perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi swasta untuk mempersiapkan SDM yang mumpuni dalam menghadapi revolusi industri 4.0 agar bangsa ini dapat bersaing secara global.

“Dengan reformasi kebijakan ini, kami juga berharap perguruan tinggi swasta mampu mencetak lulusan yang unggul dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri”, imbuh Nasir.

Ketua Yayasan Bina Nusantara Bernard Gunawan mengatakan perguruan tinggi saat ini menghadapi tantangan besar di era Revolusi Industri 4.0 dan dituntut tidak hanya untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berkompetensi namun juga mampu bersaing di era global serta diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru.

Ketua Umum ABPPTSI Thomas Suyatno mengapresiasi kebijakan dan terobosan dari Kemenristekdikti. Thomas Suyatno mengatakan pertemuan antara Kemenristekdikti sebagai perumus kebijakan dengan Penyelenggara Perguruan Tinggi sangat penting untuk dilaksanakan secara rutin, sehingga tidak ada ‘gap’ antara kebijakan yang dilahirkan Kemenristekdikti dengan implementasi di lapangan oleh perguruan tinggi. (*)

sumber: ristekdikti.go.id