UKMKOTAMEDAN.COM, MAKASSAR - Kementerian Perdagangan kembali menggelar Forum Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri untuk menyosialisasikan kebijakan di bidang perdagangan dalam negeri terkini, khususnya untuk menjaga pasokan dan harga barang kebutuhan pokok (bapok). Kali ini, kegiatan diselenggarakan di Makassar, Sulawesi Selatan (20/11/2019).

“Forum Sosialisasi Kebijakan ini merupakan salah satu upaya meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkini bagi aparatur daerah di bidang perdagangan dalam negeri. Kebijakan perdagangan tersebut diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik. Sehingga, terjadi
sinkronisasi, harmonisasi, dan selaras antara pusat dan daerah serta dapat diterima mandatnya bagi rakyat Indonesia. Hal ini selaras dengan amanat Presiden Jokowi,” kata Menteri Perdagangan Agus Suparmanto saat membuka kegiatan tersebut.

Makassar dipilih sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan karena posisi geografis Makassar yang menjadi salah satu hub di wilayah Indonesia Timur. Diharapkan, Makassar dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pada forum tersebut, Mendag mengapresiasi Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah atas inovasi ekspor rute langsung (direct call) kapal dari Makassar ke Asia.

Selain itu, apresiasi juga diberikan kepada pemerintah daerah yang telah menjaga harga dan ketersediaan pasokan bapok menjelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Sebelumnya, Mendag Agus mengawali kegiatan kunjungan kerja dengan memantau ketersediaan dan harga bapok di Pasar Pabaeng-baeng.

"Kita melakukan berbagai strategi yaitu pengamanan pasar domestik, peningkatan aksesibilitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penataan regulasi dengan kualitas yang baik dan kuantitas yang proporsional. Hal itu sebagai bentuk komitmen kuat pemerintah untuk meningkatkan perdagangan nasional," jelas Mendag.

Mendag mengatakan, sesuai arahan Presiden dalam program Indonesia Maju, pemerintah perlu melaksanakan penguatan UMKM untuk memaksimalkan kualitas dan kuantitas ekspor.

"Jika kita selisik kembali pada saat krisis global melanda dunia, UMKM berkontribusi sebagai salah satu penopang dalam roda perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, peran UMKM begitu besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain UMKM, Sistem Resi Gudang juga turut mendukung penguatan perdagangan dalam negeri dan sarana pengendalian stok nasional yang lebih efisien," ungkap Mendag.

Lebih lanjut, Mendag mengatakan, Kementerian Perdagangan telah meluncurkan paket deregulasi dan debirokratisasi. Paket tersebut diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan mempermudah para pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya, menurunkan disparitas harga barang, menurunkan inflasi, dan akan membuka peluang kerja yang lebih banyak.

Mendag menegaskan, pemerintah harus menjamin program yang dijalankan telah diterima masyarakat. "Sesuai arahan Presiden, kita harus berorientasi pada hasil. Jangan hanya asal mengirim pesan saja, tapi harus betul-betul tersampaikan pada rakyat. Sehingga, apa yang telah kita kerjakan dan upayakan selama ini nyata," tegas Mendag.

Mendag juga mengungkapkan persaingan perdagangan semakin ketat di era saat ini. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu merangkul, mendengarkan, membimbing, serta membantu rakyat untuk menghadapi persaingan global yang semakin kuat.

Terkait dengan peraturan-peraturan yang ada saat ini, Mendag menjelaskan, peraturan dibuat untuk melindungi masyarakat. "Saya ingin agar peraturan-peraturan yang ada saat ini, tidak menyulitkan rakyat. Pemerintah harus membuat peraturan yang sesuai dengan kebutuhan rakyat. Pemerintah harus mengayomi rakyat, memberikan yang dibutuhkan, bukan diinginkan. Hal ini juga sesuai dengan prioritas kerja kabinet Indonesia Maju yaitu kita harus adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif.

Sehingga, peluang investasi dapat terbuka seluas-luasnya," tandas Mendag. Pada acara tersebut, Mendag juga menyerahkan bantuan sarana perdagangan secara simbolis kepada kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Sebanyak 25 unit gerobak dagang yang diberikan kepada Kabupaten Tana Toraja, 50 unit diberikan kepada Kabupaten Toraja Utara, dan 100 unit diberikan kepada Kabupaten Barru.

Forum Sosialisasi Kebijakan dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Bupati Tana Toraja, Bupati Toraja Utara, Bupati Barru, Kepala Dinas Perdagangan Sulawesi Selatan Hadi Basalamah, dan perwakilan Dinas Perdagangan yang berada di 16 Provinsi dan 184 Kabupaten/Kota di Wilayah Indonesia Timur.

Lebih lanjut, Mendag menegaskan keseriusan pemerintah dalam mengawasi distribusi dan stabilitas harga bapok. “Kita akan awasi dan kawal distribusi bapok agar harga tetap terkendali. Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan pemerintah provinsi terus bersinergi menjaga stabilitas harga,” pungkas Mendag. (*)