UKMKOTAMEDAN.COM, JAKARTA - Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XVI saja dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satu kebijakan dalam PKE XVI, yaitu merelaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) sebagai upaya untuk mendorong sektor-sektor unggulan.

Terkait hal itu, Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia mengatakan, aturan itu dibuat untuk pengusaha. Namun, pengusaha tidak diajak bicara. Dia meminta, sudah saatnya tidak boleh ada arogansi sektoral.

"Kita percaya kepada pemerintah, tapi harus tetap memerhatikan masukan-masukan dari stakeholder. Di mana Kadin dan Hipmi ini kan stakeholder pemerintah yang memang sudah berperan sejak lama," ujarnya, Jumat (23/11/2018).

Dia menjelaskan, apabila menyangkut tax holiday dan DHE, pihaknya memberikan apresiasi setinggi-tingginya pada pemerintah, karena itu langkah yang tepat. "Dan yang kami kritisi itu khusus DNI yang menurut kami tidak tepat dan harus dilakukan evaluasi," ujarnya.

Dia menuturkan, DNI ini sebagai ancaman, bagi UMKM. Di mana kalau dilihat dari apple to apple. Lalu, akses permodalan mereka tidak sebaik (pengusaha-pengusaha yang dari luar).

"Kalau investasi asing masuk itu bunganya kecil 2%-3%, kita ada yg sampai 10%-12%. KUR aja yang menjadi 7%. Dari situ saja tidak apple to apple. Negara ini butuh investasi, kita setuju. Tapi investasi yang gede-gede, jangan kecil-kecil dibuat investasi asing, mau jadi apa negara ini," tambahnya.

Dia menegaskan, Hipmi awalnya menolak, apabila pemerintah menerapkan DNI. "Namun awalnya saya menolak (relaksasi DNI) ini. Tapi setelah kita ketemu kemarin dengan pemerintah di Kemenko, sudah ada komunikasi dua arah yang enak kemarin, dan kami setuju untuk dievaluasi bersama," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk mengulur implementasi dari kebijakan Daftar Negatif Investasi (DNI). Pasalnya, aturan DNIakan kembali disusun usai sosialisasi dan berdiskusi dengan kalangan pengusaha.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, pemerintah akan melakukan sosialisasi ke kalangan pengusaha dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Solo, pada Selasa 27 November 2018. (*)

Sumber : Okezone