Cegah Penyimpangan di Sektor Kelapa Sawit, KPPU Mulai Awasi Kemitraan

Cegah Penyimpangan di Sektor Kelapa Sawit, KPPU Mulai Awasi Kemitraan
Komisioner KPPU RI Guntur Syahputra Saragih saat memberikan keterangan usai Sosialisasi Pengawasan Kemitraan Sektor Perkebunan Sawit yang digelar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Hotel Santika Dyandra Medan, Kamis (13/9/2018).(ist)

Diposkan: 13 Sep 2018 Dibaca: 410 kali


UKMKOTAMEDAN.COM, MEDAN- Sebagai komoditas usaha terbesar di Sumut, sektor perkebunan kelapa sawit sangat rentan terjadi pelanggaran. Terutama pelanggaran kemitraan dengan pelaku usaha besar.

“Karenanya, kita sosialisasikan Undang - Undang kemitraan ini, kita harapkan adanya pencegahan prilaku,” ucap Komisioner KPPU RI Guntur Syahputra Saragih usai Sosialisasi Pengawasan Kemitraan Sektor Perkebunan Sawit yang digelar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Hotel Santika Dyandra Medan, Kamis (13/9/2018).

Guntur menjelaskan, meski kabar pelanggaran perjanjian kemitraan di sektor perkebunan kelapa sawit sering terdengar, namun hingga kini tidak ada kasus yang ditangani. Sementara kata dia, pengusaha besar punya potensi melakukan kegiatan pelanggaran tersebut.

“Karenanya kita terus mengawasi agar usaha kecil tidak terkuasai dan terkendalikan oleh usaha besar,” ungkap dia.

Dalam memastikan penyelewengan dalam kemitraan, kata Guntur, langkah awal yang akan dilakukan KPPU adalah dengan mencari draf perjanjian antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil. “Di situ kita lihat apakah ada penyelewengan,” ucapnya.

Selain itu, KPPU juga akan mendorong agar setiap kemitraan yang dilakukan pelaku usaha kecil dan besar, harus ada perjanjian.”Kita juga meyakinkan bahwa  KPPU pun kini tidak akan segan-segan mendorong agar pelanggaran kemitraan masuk ke ranah hukum,” bebernya.

Apalagi, terang Guntur, sesuai dengan PP nomor 17 tahun 2013 tentang Kemitraan, jika pelanggar telah diberikan peringatan dan jika tidak diindahkan perusahaan akan ditutup.

“Jadi perjanjian kemitraan ini akan melindungi usaha kecil, dengan perjanjian juga kita bisa melihat pelanggaran,” ucap dia.

Praktisi Hukum Rahmat Sorialam Harahap menjelaskan untuk sektor perkebunan kelapa sawit, cukup besar potensi pelanggaran, diantaranya cedera perjanjian pelaku usaha besar dan kecil antara pengadaan produksi dan harga. Ini terjadi lantaran mayoritas pengusaha kecil pengetahuan hukumnya rendah.

”Karenanya harus ada advokasi, sehingga ada bargaining atau posisi tawar dari pelaku usaha kecil dengan pengusaha besar, bahwa pengusaha besar dan kecil semitra dan sejajar dan diatur dalam PP Nomor 39 Tahun 2014,” jelasnya.

Kepada pelaku usaha kecil ini, sambungnya, mereka harusnya didampingi oleh pemerintah karena lemah. Sehingga saat ada pelanggaran kemitraan ada solusi hukumnya.

“Kita harap jangan sampai ada pidana. Saya sarankan pemerintah membentuk unit hukum dan kemitraan untuk usaha ini. Ini yang belum ada,” tuturnya.

Menanggapi saran ini, Kepala Seksi Pembinaan Usaha Dinas Perkebunan Provsu Indra Gunawan mengatakan pertemuan sosialisasi ini akan ditindaklanjuti untuk mengawasi pembinaan di Kabupaten. Sehingga posisi kemitraan inti plasma dan kemitraan semakin kuat.

“Selama ini, sifatnya sebagai pembinaan (pendampingan). Dan selama ini yang memediasi pemerintah (jika ada pelanggaran). Dan hasil sosialisasi ini akan sama- sama kita laksanakan,” kata dia.

Kepala KPPU KPD Medan, Ramli Simanjuntak menuturkan, kegiatan sosialisasi ini diikuti pelaku usaha dari beberapa perkebunan, dan perwakilan dinas perkebunan Kabupaten/Kota.

“Harapan kita, ke depan koperasi dan kelompok usaha yang bermitra bisa mengikuti sosialisasi,” katanya.(UKM05)

 


Tags

0 Komentar

* Nama
* Email
  Website
* Komentar Note: HTML tidak diterjemahkan!
Masukkan kata ke dalam box:
Portal UKM Kota Medan © 2021. Alcompany Indonesia.
All Rights Reserved