UKMKOTAMEDAN.COM, MEDAN-Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Temazaro Zega menilai, peran media massa dalam mensukseskan promosi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) merupakan langkah strategis untuk membangkitkan motivasi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam mensukseskan program pembangunan keluarga.

Hal itu disampaikan Zega saat menggelar pertemuan dengan sejumlah awak media di Medan, Kamis (18/10/2018). Dia menyatakan, peran media massa baik media cetak maupun elektronik membuat masyarakat akan lebih mengetahui dan memahami program yang dijalankan sehingga pencapaian target BKKBN Sumut bisa tercapai.

“Salah satu keberhasilan dari program KKBPK saat ini tidak lepas dari partisipasi dan dukungan masyarakat sebagai objek. Untuk itu media massa diharapkan dapat membantu mensukseskan kebijakan dan strategi program KKBPK tersebut,” ujarnya didampingi Sekretaris, Yusrizal Batubara dan Kasubbag Humas, Ari Armawan.

Dikatakanya dalam upaya peningkatkan kepedulian masyarakat dalam mewujudkan pembangunan keluarga bahagia sejahtera yang meliputi pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga juga tak terlepas dari peran stakeholder atau pemangku kebijakan. Kehadiran media dalam hal ini efektif untuk mengawal kinerja dari aparatur pemerintahan di bidang itu.

“Karena media massa merupakan saluran penyampaian pesan yang dapat mencapai jumlah massa yang besar dan heterogen serta lebih cepat. Serta menghasilkan frekuensi publisitas yang cukup tinggi, karena dampaknya ke publik dapat mengetahui informasi dalam waktu yang singkat dan cakupan wilayah yang sangat luas,” ucapya.

Temazaro juga menyinggung tentang program Kampung KB di Sumut yang harus gencar ditingkatkan mengingat program tersebut merupakan tindaklanjut dari pusat. "Program tersebut merupakan tindaklanjut dan keinginan Presiden RI Joko Widodo, yang ingin melakukan pembangunan di Indonesia dari daerah pinggiran. Untuk itu pencanangan Kampung KB di Sumut ditargetkan akan semakin ditingkatkan dan merata di setiap Kabupaten,” katanya lagi.

Apa lagi, dia mengatakan, program itu sesuai dengan amanah dari undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, sebagai dasar pelaksanaan program Kependudukan dan KB.

“Program itu menekan kewenangan BKKBN, untuk tidak memfokuskan pada masalah pengendalian penduduk saja, tetapi juga masalah pembangunan KB,” pungkasnya.(UKM05)