1.000 Lebih Fintech Ilegal Diblokir

1.000 Lebih Fintech Ilegal Diblokir

Diposkan: 10 May 2019 Dibaca: 113 kali


UKMKOTAMEDAN.COM, JAKARTA- Kementerian Komunikasi dan Informatika bakal memblokir layanan pinjam meminjam berbasis layanan teknologi finansial atau fintech peer to peer lending ilegal yang ditawarkan melalui platform aplikasi maupun situs internet. Upaya itu dilakukan Kominfo untuk meredam semakin banyak masyarakat yang menjadi korban.

Data Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan, hingga Maret 2019, sebanyak 803 layanan P2P lending telah diblokir oleh Kementerian Kominfo. Sebelum memblokir, Kominfo telah melakukan penyisiran di dunia maya terkait penawaran produk finansial ilegal.

"Kita tinggal lakukan crawling (penyisiran) saja, kalau ditemukan ada 200 fintech ilegal, tapi di daftar OJK ada 150 kita langsung tutup, kita lakukan itu, baik di situs penawarannya maupun di platform AppStore dan PlayStore. Sudah di atas 1.000 (yang diblokir)," kata Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, dilansir dari CNBC Indonesia Jumat (10/5/2019).

Chief RA, sapaan akrabnya menjelaskan, dalam pemblokiran itu, pihaknya melakukan dengan cepat tanpa harus mengkonfirmasi kepada pemiliknya.

"Kecepatan itu penting untuk menutup tawaran-tawaran situs maupun apliaksi, kenapa harus konfirmasi-konfirmasi, kita gak tahu (pemiliknya), kan untuk melindungi masyarakat," ujar Rudiantara.

Lebih lanjut, Menteri Rudiantara menyebut, pada prinsipnya Kementerian Kominfo mendukung penyederhanaan regulasi untuk mendukung fintech di Indonesia lebih berkembang. Sebab, menurut dia, fintech bisa mempercepat inklusi keuangan di Indonesia - yang tahun ini ditargetkan bisa mencapai 79 persen di tahun 2019 - utamanya menyasar kelompok masyarakat yang belum tersentuh layanan keuangan (unbanked).

Untuk mendukung kesiapan itu, kata dia, Pemerintah juga telah menyiapkan infrastruktur Palapa Ring yang saat ini progresnya sudah mencapai 75%. 

"Di telekomunikasi yang harus dilakukan deregulasi, bukan menambah regulasi. Fintech yang bagus itu regulasinya self regulatory, asosasi yang meregulasi sendiri, tidak usah semua diatur pemerintah," ujarnya.(*)

Sumber : CNBC Indonesia

 

 


Tags

0 Komentar

* Nama
* Email
  Website
* Komentar Note: HTML tidak diterjemahkan!
Masukkan kata ke dalam box:
Portal UKM Kota Medan © 2019. Alcompany Indonesia.
All Rights Reserved